Masyarakat Menunggu DP Nol Rupiah

Masyarakat Menunggu DP Nol Rupiah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkomitmen untuk menyediakan tempat tinggal yang layak dan terjangkau melalui program DP nol Rupiah. Program ini bertujuan untuk memberikan akses mudah terhadap kepemilikan rumah bagi masyarakat.

Anies mengatakan program DP Zero Rupiah difokuskan pada warga yang tidak memiliki rumah. Dan memenuhi kriteria kepemilikan Rumah Susun Sederhana (Rusunami). Skema penyediaan rumahnya antara lain dengan membangun menara baru melalui dana APBD dengan tanah milik Pemprov. Atau melibatkan sektor swasta dalam pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpendapat Rendah (MBR) atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Selain itu, pihaknya saat ini sedang dipersiapkan dan mekanisme pelaksanaan DP 0 Rupiah yang di dalamnya mencakup pengaturan asuransi kredit,” jelasnya saat sesi pleno di Gedung DPR di Jakarta, Senin (20/11).

Mantan Rektor Paramadina ini mengungkapkan, akan melibatkan BUMD atau BUMN dalam penyediaan rumah yang proporsinya tergantung lokasi tanahnya. Rata-rata 70 persen untuk komersial dan 30 persen adalah untuk MBR. Namun untuk selanjutnya ia menolak untuk menjelaskan secara rinci.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menekankan, program DP nol rupiah tidak akan dimasukkan dalam anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman. Meski tidak menyebutkan berapa nilainya, namun politisi Gerindra ini menjelaskan, anggaran untuk hunian murah sudah masuk dalam Rancangan APBD 2018.

“Untuk pengadaan DP nol rupiah ada di sana, terpisah khusus, sudah di budget. Selanjutnya kita periksa ada atau tidak. Tapi yang tadi diajukan, sebelum kita (jadi gubernur) itu tidak ada rumah DP nol, kita ajuin terpisah, “jelasnya.

Programnya Tidak Pernah Ada

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta William Yani mengatakan, apa yang ditawarkan oleh Anies-Sandi tidak lain adalah program rusun yang telah ada.

“Ternyata penjelasan gubernur menunjukkan bahwa rumah dan rumah kayu lapis tidak ada di sana, pidato Gubernur lebih tentang rusun, penjelasannya sangat singkat dan hampir sama seperti sebelumnya, termasuk Ok trip dan OK Occe,” katanya.

Melihat kondisi ini, William mengatakan, Anies-Sandi masih belum siap saat memimpin Pemprov DKI Jakarta. Karena program mereka yang merupakan janji politik, ungkapnya, masih belum bisa diimplementasikan.

“Dapat disimpulkan bahwa tidak ada program gubernur yang siap dilayani atau matang, yang kesemuanya masih baku dan memerlukan penilaian yang lebih dalam, termasuk tidak ada pernyataan Gubernur yang berdasarkan studi akademis untuk membatalkan pembatasan motor pada jalur protokol berarti bahwa Program gubernur belum matang dan direncanakan ” tutupnya.

Baca juga berita terkini lainnya di MerdekaSeo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!