Demokrat Nilai Jokowi Hanya Melanjutkan Proyek SBY

Demokrat Nilai Jokowi Hanya Melanjutkan Proyek SBY

Pada tanggal 20 Oktober 2017, tepatnya tiga tahun masa pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim telah membuat banyak kemajuan selama tiga tahun terakhir berkuasa, terutama di bidang infrastruktur. Namun, menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan, sejumlah pembangunan dalam 3 tahun pemerintahan Jokowi hanya melanjutkan proyek yang dimulai di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Pertama, kami melihat bahwa sebenarnya pembangunan berkelanjutan tidak ada pembangunan yang independen sehingga kita melihat kepresidenan Jokowi-JK ini memiliki modal yang kuat untuk membawa Indonesia ke depan lebih baik,” kata Syarief dalam diskusi Jokowi-JK 3 tahun di Kompleks Parlemen, Senayan , Jakarta, Jumat (20/10).

Sebenarnya, Syarief mengklaim bahwa sejumlah perkembangan oleh Presiden Joko Widodo sebenarnya bukan dari nol. Salah satunya adalah asuransi kesehatan yang diklaim sebagai hasil karya Jokowi.

Program tersebut, kata Syarief, sebenarnya diprakarsai oleh Presiden ke 5 Megawati Soekarnoputri. Kemudian, dasar hukum dan konsep programnya selesai oleh SBY. Sementara itu, Jokowi justru menikmatinya.

“Asuransi kesehatan, itu ide pertama Bu Mega, SBY dilengkapi dengan semua peraturan dan dinikmati oleh Jokowi,” klaimnya.

Selain jaminan sosial, Syarif menyebut pembangunan beberapa infrastruktur bukan dari era Jokowi. Misalnya, proyek jembatan Suramadu di Jawa Timur. Syarif mengatakan, proyek yang dipentaskan Megawati itu terus berlanjut dengan SBY.

“Jadi, orang melihat ini sebenarnya yang terjadi,” katanya.

Menurutnya Demokrasi Menurun di Masa Jokowi

Tidak hanya itu, Syarief Hasan menilai penurunan demokrasi selama Jokowi memerintah Indonesia selama 3 tahun. Hal ini disebabkan timbulnya konflik internal di beberapa partai politik.

“Masalah demokrasi yang saya lihat adalah kita mundur,” kata Syarief. “Jika pemerintah sebelumnya memiliki kebebasan politik 100 persen tidak seperti dualisme saat ini, itu tidak baik untuk demokrasi kita.”

Ia berharap agar pemerintah segera menyelesaikan masalah penurunan demokrasi di Indonesia. Sebab, kata Syarief, hal itu berdampak besar bagi masyarakat Indonesia.

“Semoga ini terselesaikan sesegera mungkin agar orientasinya bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain demokrasi, Syarief percaya bahwa penegakan hukum Jokowi-JK juga bertentangan dengan program nawacita yang dipresentasikan dalam kampanye kepresidenan 2014. Pemerintah didorong untuk memastikan penegakan hukum tidak ada intervensi.

“Kami mendorong ketentuan yang mendorong pemberantasan korupsi dengan baik dan sama sekali tidak ada intervensi.” Mudah-mudahan tidak ada intervensi, “katanya.

Baca juga berita terkini lainnya di MerdekaSeo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!