Sri Mulyani menegaskan kepada 8 Orang Terkaya Indonesia

Sri Mulyani menegaskan kepada 8 Orang Terkaya Indonesia

Sri Mulyani menegaskan kepada 8 Orang Terkaya Indonesia untuk mengikutin program tax amnesty. Keputusana DRP Meminta Menteri Keuanga Indonesia ( Menkeu ) Sri Mulyani Indrawati untuk memberikan sanksi tegas kepada 8 orang terkaya di Indonesia. Dengan di keluarnya dari Majalah Forbes dan Globe Asia 2015 yang tertera tidak memiliki Nomer Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) di halaman tersebut. Penyataan ini di sampaikan dalam pertemuan bersama 270 Wajib pajak prominen

DPR Meminta 8 Orang Tersebut di berikan sanksi jika tidak mengikuti Peraturan pemerintah dengan kewajiban pajak NPWP  yang sesuai aturan Perundang-Undangan. Pemerintah juga sudah memberika program Pengampunan Pahak ( Tax Amnesty ) yang di programkan

Anggota DPR RI Dari Komisi XI  dalam Fraksi Nasional Demokrasi  ( Nasdem ) Johny G Plate Menyampaikan. Pembayaran Pajak Merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Pajak itu banyak macam macamnya dan semuanya itu berlaku karena sudah masuk dalam Undang-Undang. 8 Orang di Indonesia Sebagai Milliader yang masuk deretan orang terkata Dalam majalah yang di keluarkan Forbes dan Globe Asia 2015 yang tidak mempunyai memiliki Nomer Pokok Wajib Pajak ( NPWP ). Dia bisa ikut dalam program yang di jalankan pemerintah dengan mengikutin Tax Amnesty dan melaporkan seluruh harta kekayaanya dan membayar tebusan yang berlaku.

Johny  menghimbau kepada para 8 Milliader terkaya  untuk segera melaksanakan kewajibannya dan mengikuti haknya melalui program tax amnesty.  Johny juga mendukung keputusan Menkeu Sri Mulyani Indrawati untuk memberikan tanksi tegas sesuai Undang-Undang yang berlaku. Kepada 8 Orang Terkaya ini yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Jika masih tidak melaksanakan kewajiban pajak nya nantinya

Sri Mulyani Indrawati memberikan waktu bagi para 8 orang terkaya ini untuk program tax amnesty.  Menurut Sri kami tidak mendiskriminasikan tapu dalam hal ini presentasi yang kamu sampaikan meeka yang terindentifikasi sebagai orang yang memiliki Kekayaan Tertinggi tapi masih belum punya NPWP. Kami memberikan mereka untuk memilih Udang Unang Tax Amnesty sabagai kesempatan yang pemerintah berikan terhadap mereka.

Dalam UU Nomer 11 Tahun 2016  Pemerintah memberikan Waktu program Tax Amnesty hingga 31 Maret 2017.  Dan program ini sudah berlajalan lima bulan dengan menarik pelapor harta kekayaan dan pembayaran yang tebusan dari Wajib Pajak

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!