Menteri Susi Pudjiastuti Akan Menertibkan Pulau Pribadi Di Indonesia

Menteri Susi Pudjiastuti Akan Menertibkan Pulau Pribadi Di Indonesia

Tahun depan Menteri Susi Pudjiastuti akan menertibkan kepemilikan pulau pribadiĀ  di Indonesia. Kebijakan tersebut digunakan untuk mengoptimalkan potensi pulau tersebut.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Brahmantya Satyamurti Poerwad. MenurutĀ  Brahmantya, KKP telah menetapkan luas lahan di seluruh pulau di Indonesia yang berjumlah lebih kurang 13.466 pulau.

“Saya sudah mendapat (luasan lahan) 7.100 pulau, kurang 6.000 lebih pulau lagi. Ini lagi kita mau cross check dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang, data sertifikat apa yang sudah dikeluarkan. Makanya kami lagi fokus di luasan lahan,” ucap Brahmantya di rumah dinas Menteri Susi, Jakarta.

Anak buah Menteri Susi tersebut mengaku, kebanyakan izin pulau dimiliki oleh warga negara Indonesia. Pulau tersebut disulap menjadi tempat pariwisata sampai ada yang dijadikan sarana industri. Kepemilikan izin kalau pemerintah mau pakai buat pos guard, tidak bisa juga karena rezim dulu izin usaha,” dia menjelaskan.

Menteri Susi Pudjiastuti Akan Menertibkan Pulau Pribadi Di Indonesia

Menteri Susi sebelumnya mengatakan, akan mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan di Indonesia. Tidak hanya dari ikan, Susi juga mengatakan akan mengoptimalkan potensi dari pulau-pulau yang ada di Indonesia.

Dia mengatakan mulai tahun depan akan merapikan regulasi untuk mengoptimalkan potensi pulau-pulau tersebut. Salah satu menjadi prioritas awal tahun depan, saya mulai inisiasi Desember ini adalah potensi pulau-pulau yang ada di Indonesia. Termasuk legal basis, sumber daya potensi ekonomi. Sekarang unu legalnya masih rancu dan masih banyak aturan yang tumpah tindi,” kata dia.

Dia mengatakan, bahwa saat ini masih ada masyarakat yang menganggap bahwa pulau-pulau yang ada di Indonesia boleh dimilik secara pribadi. Padahal, Susi menegaskan hal itu tidak diizinkan oleh aturan yang berlaku. “Banyak yang berpikir pulau boleh dimiliki oleh private padahal UU kita tidak membolehkan hal itu,” ujar Menteri Susi.

Bahkan, untuk pulau kecil negara harus juga mendapatkan kepemilikan di tempat itu. “Bahwa di setiap pulau-pulau kecil terluar state goverment harus tetap memiliki 30 persen dari wilayah anak pulau itu sendiri,” imbuhnya.

Kunjungi website resmi kami di merdekaseo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!